Dinamika politik nasional, penegakan hukum, kebijakan ekonomi, hingga persoalan lingkungan menjadi perhatian warganet sepanjang sepekan terakhir. Berbagai isu tersebut memunculkan perdebatan di media sosial, mulai dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah hingga kritik mengenai dampaknya bagi masyarakat.
Berikut delapan isu terhangat di media sosial sepanjang sepekan terakhir.
1. Bursa Wapres Pengganti Gibran, Nama Dasco Menguat
Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu politik yang menyita perhatian warganet. Sejumlah partai koalisi menyatakan tidak mengajukan kader sebagai pengganti Gibran. Sementara itu, nama Sufmi Dasco Ahmad menguat dan disebut mendapatkan dukungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan menggelar pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026.
2. Prabowo Hadiri KTT ASEAN di Filipina, Pujian Donald Trump Jadi Sorotan
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Filipina pada 14–17 November 2026 juga menarik perhatian publik. Respons warganet terbagi dalam dua kelompok.
3. Kasus Penyadapan Prabowo Meluas, Dugaan Makar Ikut Diselidiki
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang dan menjadi perhatian publik. Perkembangan kasus ini mencuat setelah Irjen Eko Hadi dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik. Penyidik juga mendalami dugaan makar dalam rangkaian penyelidikan. Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik.
Perbincangan warganet memperlihatkan dominasi sentimen negatif berupa kecaman terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengkhianatan, serta kemungkinan keterlibatan petinggi kepolisian. Namun, sentimen positif juga muncul berupa dukungan terhadap pengusutan kasus secara transparan dan penindakan tegas tanpa memandang jabatan. Kasus ini turut memunculkan perhatian terhadap keamanan komunikasi pejabat negara dan pentingnya pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
4. Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026, setelah melalui pembahasan selama 18 tahun. Regulasi yang terdiri atas 74 pasal tersebut memperkuat mekanisme perampasan aset hasil kejahatan, termasuk dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pengesahan undang-undang ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
5. Polemik Tambang Ujung Kulon, Perlindungan Badak Jawa Jadi Perhatian
Aktivitas pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kelestarian habitat badak Jawa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan taman nasional bukan merupakan wilayah pertambangan. Pemerintah juga menyatakan bahwa kegiatan tambang yang diterbitkan izin harus berada di luar kawasan yang dilindungi.
Meski demikian, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan tetap menjadi pembahasan di media sosial.Sentimen negatif didominasi kekhawatiran mengenai potensi kerusakan habitat badak Jawa, ancaman terhadap kepunahan satwa langka, serta kritik terhadap kebijakan pertambangan. Sementara itu, sentimen positif muncul dari dukungan terhadap tokoh, aktivis, dan masyarakat yang menyuarakan perlindungan badak Jawa serta kelestarian kawasan Ujung Kulon.
6. BI Rate Naik Jadi 6%, Bank Indonesia Berupaya Menahan Pelemahan Rupiah
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada 18 November 2026.Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang berada pada level Rp18.245 per dolar Amerika Serikat pada 17 November 2026. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengendalikan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian. Kenaikan suku bunga memicu beragam tanggapan warganet, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.
7. Polemik Dana Pesangon Terpusat, Kemnaker Bantah Keterlibatan Danantara
Rencana pembentukan dana cadangan pesangon menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa aturan pelaksanaan mengenai pengelolaan hak pekerja masih dalam tahap penyusunan. Kemnaker juga membantah kabar mengenai rencana penyerahan pengelolaan dana pesangon kepada Danantara. Perdebatan di media sosial terutama berkaitan dengan keamanan dana, transparansi pengelolaan, dan dampak kebijakan terhadap perusahaan.
Sentimen negatif didominasi kekhawatiran terhadap keamanan dana pesangon, transparansi pengelolaan, serta potensi tambahan beban bagi dunia usaha.Sementara itu, sentimen positif muncul dari dukungan terhadap penguatan jaminan pesangon serta harapan agar hak pekerja lebih terlindungi ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
8. Rencana Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI Tuai Penolakan
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menuai penolakan karena dinilai berpotensi mengancam ruang terbuka hijau. Pemerintah kemudian menawarkan lokasi alternatif untuk pembangunan sekolah tersebut. Di media sosial, sentimen negatif didominasi kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, berkurangnya ruang hijau, dan pemilihan lokasi pembangunan sekolah. Adapun sentimen positif muncul dari harapan agar rencana pembangunan dialihkan ke lokasi alternatif yang lebih sesuai.